Perdana Jabar, Dunia – Ketegangan diplomatik terjadi dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) saat membahas isu program nuklir Iran, Kamis (12/3). Perdebatan sengit melibatkan Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Rusia dan China terkait pengawasan serta sanksi internasional terhadap Teheran. Ketegangan AS–Rusia–China Memanas di DK PBB Bahas Nuklir Iran
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dalam pidatonya menuding Rusia dan China berupaya melindungi Iran dengan menghalangi kerja Komite 1737, yaitu komite yang dibentuk untuk mengawasi sanksi terhadap program nuklir Iran berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 yang diadopsi pada 23 Desember 2006.
Menurut Waltz, seluruh negara anggota PBB seharusnya menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang berkaitan dengan program militernya.
“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan dirancang untuk mengatasi ancaman dari program nuklir, rudal, serta dukungan Iran terhadap terorisme,” ujar Waltz seperti dikutip dari Reuters.
Ia juga menilai Rusia dan China tidak ingin komite sanksi berfungsi sebagaimana mestinya karena keduanya ingin mempertahankan kerja sama pertahanan dengan Iran. Pernyataan itu muncul setelah Rusia dan China berusaha memblokir pembahasan komite sanksi Iran yang bulan ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun upaya tersebut gagal setelah ditolak melalui pemungutan suara dengan hasil 11 suara menolak, dua mendukung, dan dua abstain.
Dalam pertemuan tersebut, Waltz juga menyinggung laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menyebut Iran sebagai satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga tingkat 60 persen. Tingkat pengayaan ini mendekati ambang 90 persen yang biasanya dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.
Iran disebut tidak memberikan akses penuh kepada IAEA untuk memantau aktivitas tersebut. Penolakan itu terjadi setelah Amerika Serikat secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menciptakan “histeria” terkait dugaan rencana Iran mengembangkan senjata nuklir.
Menurut Nebenzya, tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh IAEA dan justru digunakan sebagai alasan untuk membuka peluang operasi militer baru terhadap Teheran yang dapat memperparah situasi di Timur Tengah.
Pandangan serupa disampaikan Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong. Ia menilai Washington justru menjadi pemicu krisis nuklir dengan menggunakan tekanan dan ancaman kekerasan selama proses diplomasi dengan Iran.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan program nuklir negaranya bersifat damai. Ia menolak berbagai tuduhan yang dinilai hanya dijadikan alasan untuk memberlakukan sanksi internasional terhadap Teheran.
Di tengah perdebatan tersebut, Presiden AS Donald Trump kembali menjadikan program nuklir Iran sebagai dasar kebijakan keras terhadap negara tersebut. Washington bahkan menuding Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam waktu singkat jika tidak dilakukan tindakan militer terhadap fasilitas nuklirnya.
Inggris dan Prancis dalam rapat DK PBB juga menyatakan dukungan terhadap kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi internasional. Pemerintah Prancis menyebut jumlah uranium yang dimiliki Iran saat ini diperkirakan cukup untuk membuat hingga 10 perangkat nuklir.
Perdebatan di forum tertinggi keamanan dunia itu menunjukkan bahwa isu nuklir Iran masih menjadi salah satu sumber ketegangan geopolitik terbesar yang melibatkan kekuatan besar dunia. **
